Press Conference RUU keperawatan di ruang wartawan DPR RI

Press Conference ini diadakan untuk melihat gambaran pembahasan tentang RUU Keperawatan (RUUK) yang rencananya akan dilakukan pada hari Rabu, 18 September 2013 di Ruang Komisi IX DPR RI antara Komisi IX DPR RI, Menkes, Mendikbud, Menakertrans, Menhukham, Menpan. Termasuk juga tembusan undangan untuk PPNI dan IBI .

Berikut hasil lengkap Conference tersebut :

Harif  Fadhillah : Perawat butuh perlindungan hukum. Mengatur profesi perawat secara  spesifik
Prof Budi : pemerintah sepakat RUUK dipisah dari RUU nakes. RUUK mengatur ttg bergerak (mengatur bagaimana profesi berjalan) RUU nakes mengatur ttg tidak bergerak (mengatur tentang fasilitas pendidikan, sertifikasi, dan legislasi).RUU keperawatan merupakan inisiatif DPR.banyak hal pemerintah sepakat dengan pasal-pasal RUUK usulan DPR, agar RUUK lebih menguatkan tidak bertentangan dg UU yang sudah ada, seperti ; Kolegium tidak perlu diatur dlm UU, Konsil ditolak oleh MenPAN karena sangat rumit prosesnya. Pemerintah mengusulkan UU keperawatan digabung dg kebidanan, karena rumpun keilmuannya sama. Dulu bidan adalah perawat, tetapi sekarang berkembang bidan tanpa perawat. Dinegara-negara lain banyak UU keperawatan dan kebidanan dalam satu UU.
Tentang konsil. Konsil adalah civil society, kecuali malaysia dan singapur konsil dipegang dirjen yanmednya. Kita menganggap sertifikasi dan legislasi dipegang oleh pemritah. Kita bisa pakai konsil mandiri tetapi register dari pemerintah. Kita tidak mempersulit. Kita siap menyelesaikan dalam waktu yang pendek. Tetapi kita juga usul UU nakes juga dibahas.
Dr. Nova : awalnya ada pemikiran dokter takut dan menolak UUK. Paranoid  dg RUUK, setelah kita mendengarkan masukan dari perawat dan hasil studi banding, akhirnya kami menyadari perlunya UU keperawatan. Ketika dr nizr Shihab sebagai ketua Panja saya gantikan sebagai wakil ketua komisi 9 dan juga saya sekaligus menjadi ketua panja RUUK. Kita mulai inten bahas RUUK sejak 2011. Ada sebuah kebutuhan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Perawat merupakan garda terdepan dalam melayani kesehatan di masyarakat. Banyak perawat dikriminalkan oleh oknum polis. Hal inilah yang mendorong perawat untuk kebutuhan UUKeperawatan sama dengan dokter. Hari ini kita lihat banyak sekali pendidikan STIKES, tidak tersatandarisasi. Inilah yang mendorong perlunya UUK. BPJS akan berlangsung 2014. Servicenya da yang memberi servuce tidak ada. Dokter belum siap SDM nya. Tidak realistis menunggu dokter banyak. Maka perlu diatur standarisasi perawat.Tentang tawaran pemerintah untuk RUUK digabung dengan bidan. Ada yang beranggapan saya adalah partai pemerintah (baca: partai demokrat) akan mendukung sikap pemerintah. Saya tetap konsisten mendorong RUUK mandiri tanpa bidan, karena RUUK sudah melewati proses yang panjang, walaupun ada pemikiran perawat dan bidan satu rumpun. Itu hanya proses pendidikan. Di DPR bidan sudah masuk Prolegnas th 2010 untuk membuat RUU praktek kebidanan. Hasil kita dengar pendapat dengan IBI dan PPNI beberapa waktu yang lalu, sepertinya bidan setuju digabung menjadi RUU keperawatan dan kebidanan. Karena bidan melihat lebih mudah prosesnyasudah akan disahkantidak perlu lagi berjuang lamaKalau RUU praktek kebidanan didorong akan lama prosesnya. Kita inginkan bidan lebih banyak dibahas di RUU nakes. Prinsipnya kita di DPR tidak ada kata susul susulan RUUK dan RUU nakes. Bidan didorong ke RUU nakes. RUUK dan RUU nakes. Besok (Hari ini, 18 sept 2013) 9 Fraksi akan memberi pendapatnya lagi.

Selanjutnya peratanyaan-pertanyaan :
Wartawan 1 : seperti dr nova, kalau punya semangat nasionalisme, kenapa tidak memberikan keleluasaan pada pendidikan dokter, saya ragu dengan kemampuan bidan dan perawat
Wartawan 2/ alam : menarik melihat RUUK, masalahnya sekarang dokter minim. Saya wawancara ekpedisi kesra ke pulau terluar. Dimana kebutuhan pelayanan kesehatan sangat tinggi. Apa subtansinya RUUK?
Wartawan 3/Okta : DPR sedang fokus untuk RUUK, karena inisiatif DPR. Kalau bicara ahli kesehatan, kita bisa buat RUU satu atap. Karena DPR mau kelar (habis masa jabatan), jangan samapai dianggap proyek (membuat RUU)

Jawaban :
Harif  : persoalan pendidikan, kita sudah mempunyai pendidikan perawat spesialis, dalam rangka meningkatkan pelayanan keperawatan. Saya pernah diwawancarai TV NHK jepang. Jumlah perawat Jepang 1,8 juta, mereka bertanya, apakah di Indonesia perawatnya lebih banyak dariJepang. Di Indonesia jumlahnya 200 ribuan yang aktif sebagai perawat dg jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dari Indonesia. Kenapa perawat Indonesia berminat kerja di jepang,karena kesejahteraan lebih baik di jepang. Tentang perawat dan bidan yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan dokter, Jelas tidak bisa. Tetapi ketika disuruh kerjakan kerja perawat dan bidan pasti mampu. Kita Perawat punya asuhan keperawatan.
Prof Budi : kita dihadapkan dg BPJS th 2014. Dilema. Kita mau jumlah atau kualitas. Contohnya  dokter. Sebelumnya ada 35 institusi, sekarang ada 72 institusi pendidikan dokter. Dosennya 15 orang, mhsnya 400 orang. Mau jadi dokter kayak apa. sama hal dengan perawat. Karena kualitas harus dikontrol dengan UU. Rasio dokter menurut WHO adalah 1 dokter: 3000 penduduk.tetapi di Inonesia kita usahakan 1 dokter: 6000 penduduk.
Dr Nova : dalam UU nanti ada diatur pelimpahan wewenang, tetap dilihat kemampuannya. Core tugas perawat adalah melaksanakan asuhan keperawatan.

Government – Parliament Agrees bill Nursing

At the closed meeting that took place, agenda and content Title Nursing bill previously reimbursed by the Ministry of Health became the Bill of nursing and midwifery. The workshop starts from exposure to the health minister about the fundamental reasons why the Ministry of Health to replace the bill into the bill Nursing Nursing and midwifery. She believed that nurses and midwives is separate profession but still took the basic education of nursing midwife, namely basic nursing as much as 3 SKS.Dilahan nurses and midwives work together.

Minister also commented on the proposal of the council of nursing. Council in different countries is an independent institution, except in siangapura and Malaysia, where in both these countries who do register nurse is government. Besides Minister explained to the Commission IX of the Council of medicine in Indonesia. “The medical council independent, autonomous, appointed by the president put on the state budget. Council functioning national registers. The authority is the authority of the government. If the permanent council is formed, it is necessary to better consideration “, said Minister of Health.

In addition to listening to the views of the Minister of Health, meeting also presents an overview of all the factions in the Commission IX of the proposed Bill to replace the Ministry of Health Nursing Nursing and midwifery Being bill. All factions agreed that RUUKeperawatan made independently without any additional midwifery and midwives substance. Even the House of Representatives Commission IX to encourage midwives to have their own law.

The Government through the Minister of Health agreed that the bill Midwifery made yourself after seeing acclamation Commission IX, which wants a separate bill dibuan Nursing and Midwifery separate from the bill. But the Minister of Health asked the Commission IX assurance that the bill of health workers was also discussed in conjunction with the Bill of Nursing. The attitude of the Minister of Health legowo, all fractions appreciate the attitude of the Minister of Health.

PPNI which has been struggling to escort Bill Nursing in Commission IX by Prof. Achir Yani express deep gratitude on the approval of the bill by the Minister of Health Nursing and IX. “What we must guard this time is the substance of the Nursing Act itself which will be discussed by the Ministry of Health and the Parliament, not to harm the nurse,” as described by Prof. Achir Yani.

Dr. Nova, chairman of the Committee of Nursing bill also admitted very pleased with the results of the working meeting today and he expects in the future 2x siding forward, the bill is already in Legalized Nursing Nursing to become law. DIM next agenda is the discussion between the Parliament and the Government through the Nursing Bill Committee between the Government and the Commission IX. Let us guard kept the bill of Nursing.

RUU Nursing Passed or National Strike

Secretary General of the Indonesian National Nurses Association (PPNI) Harif Fadhillah say, urge that the bill was passed Nursing is provided to protect the nurses in carrying out the ministry to provide treatment to the public. “The goal is for the legal protection of the nurses that are protected in carrying out the service. Therefore, many nurses in the area that criminalized,” said Harif Fadhillah in front of DPR / MPR RI, Jakarta, Tuesday (05/21/2013).

The law, Harif said, will be to establish a system of nursing quality so what do nurses to patients to be well and protected. He cited the nurses who work in rural areas who do not have protection. “Nurses in rural areas where many were arrested by the police for committing health care because there is no doctor there,” said Harif.

With the passage of legislation that, in the future, in addition to doctors, nurses also expected to perform medical services to the community. They also will be guaranteed and protected in the service of such treatment. Thousands of protesters are now dispersed from DPR / MPR building. They resume action at the Ministry of Health, Jalan HR Rasuna Said, South Jakarta. Meanwhile, the flow of traffic passing through Jalan Gatot Subroto in front of DPR / MPR building is normal.

LAUNCHING STANDAR DIAGNOSA KEPERAWATAN INDONESIA

Dalam rumusan Standar Praktik Keperawatan Indonesia dinyatakan bahwa salah satu Standar Praktik Profesional adalah standar dalam hal Diagnosa Keperawatan. Rumusan yang telah dinyatakan sejak 2009 tersebut, kini telah lebih dikonkritkan dengan lahirnya Buku Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), yang sejak lama kehadirnannya dinantikan banyak pihak. Dalam Launcing SDKI, yang digelar pada 29 Desember 2016 di Best Western Hotel Cawang Jakarta tersebut, menghadirkan Menkes RI sebagai keynote speacker, Ketua PERSI dan Kemenristekdikti sebagai pembicara. Menkes RI menyatakan bahwa  SDM Perawat mempunyai andil dalam pencapaian pelayanan kesehatan yang berkualitas di fasyankes primer, sekunder, dan tertier. Peran Perawat menjadi penting dalam Era JKN dengan menjadikan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagai basis praktik keperawatan profesionalnya. Selain itu hadrinya Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia akan melengkapi landasan praktik profesional perawat. Launcing SDKI disambut meriah oleh perwakilan Perawat dari seluruh Indonesia, kalangan akademisi dan praktisi keperawatan, para Guru Besar keperawatan sebanyak 450 orang (RA).

TASYAKURAN PEMBANGUNAN GEDUNG PPNI

Tasyakuran Pembangunan Gedung Wisma DPP PPNI, pada Kamis, 12 Januari 2017 jam 16.00 WIB di Kantor Sekretariat DPP PPNI Jl. Lenteng Agung Raya No. 64, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hadi dalam acara tersebut DPP PPNI, Panita Pembangunan, dan Panitia Pencari Dana, dan Himpunan Perawat Anestesi Indonesia (HIPANI). Acara ini digelar sebagai refleksi motivasi spiritual untuk merealisasikan rencana pembangunan gedung. Gedung yang direncanakan dibangun secara vertikal belantai 3 tersebut, diperuntukan sebagai Ruang Administrasi di Lantai 1, Meeting Room di Lantai 3, dan Ruang untuk Kolegium dan Badan Kelangkapan PPNI (Ikatan/Himpunan) (RA).

ASEAN MEETING PPNI Mengawal MEA untuk Kepentingan Bangsa

Semarang, 30-31 Januari 2017. MEA adalah forum harmonisasi yang salah satu artinya adalah berbagi dan saling mempengaruhi. Track record yang bagus dari sebuah bangsa akan menjadikan peluang negara lain berkonsultasi. Semakin berpengaruh, negara lain akan mengikuti apa yang dimauinya,  yang berarti pekerjaan rumah sebuah bangsa yang berpengaruh semakin kecil dalam kancah MEA.

Diskusi banyak diarahkan oleh dari Thailand dan meeting chair dari Malaysia. Kontribusi Indonesia untuk mengarahkan MEA demi kepentingan nasional belum bisa ditunjukan maksimal. Indonesia dengan jumlah perawat dan penduduk terbesar di ASEAN banyak mengalami kendala untuk menjadi leader di ASEAN. Beberapa documen dan terjemahanya, seperti kurikulum pendidikan belum bisa diberikan dalam tenggat waktu yang diminta.

Dalam beberapa hal, Indonesia bahkan mencontoh negara-negara CMLV (Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam), termasuk konsil tenaga kesehatan. Dua minggu sebelum pertemuan ini, Laos telah memliki konsil tenaga kesehatan (health care professional council). Jika KTKI nantinya akan berdiri, strukturnya akan sangat mirip dengan apa yang dipresentasikan oleh Laos, negara yang tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia semakin tertinggal dalam membangun prosfesi keperawatan dan mencontek Laos dalam struktur KTKI (Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia). Contoh lain, keberhasilan Vietnam, negara yang tergolong berpenghasilan rendah dalam menekan angka kematian ibu dan bayi juga menarik perhatian Indonesia. Dalam forum ini, pemerintah juga tidak dapat memberikan data valid tentang jumlah perawat dan pertumbuhanya setiap tahun. Asumsi hanya menggunakan data kelulusan pertahun, kelulusan uji kompetensi nasional dan keanggotaan PPNI serta jumlah STR yang telah diterbitkan.

Petemuan selanjutnya akan dilakukan di Kamboja pada bulan September 2017. Pekerjaan rumah (PR) besar yang dijanjikan Indonesia, antara lain pendirian konsil, harmonisasi standar kompetensi dengan 5 core competency ASEAN dapat dipenuhi. Seperti kita ketahui, 5 core competency ASEAN for nurses dari isi dan tata urutanya sama persis dengan milik Malaysia. Berbagai pekerjaan rumah AJCCN (Asean Joint Coordinating Committee on Nursing) banyak dikerjakan oleh Thailand dan Philipine. Indonesia harus focus pada dua PR besar, Konsil Keperawatan dan Harmonisasi Standar Kompetensi dengan 5 ASEAN core competncy. Diperlukan komitmen besar dari pemerintah untuk menjamin pendirian Konsil Keperawatan yang akan mengawal berbagai putusan putasan MEA yang pro rakyat dan pro perawat.

Hal telah dimiliki oleh Indonesia antara lain adalah peraturan menteri untuk menapis tenaga kesehatan asing bekerja di Indonesia. Terjemahan standar kompetensi yang telah diterjemahkan oleh PPNI, Kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

 PPNI adalah satu-satunya lembaga non pemerintah dalam pertemuan tersebut yang hadir. Perwakilan negara lain adalah konsil atau board of nursing, sementara dari Indonesia diwakilkan oleh Puskat Mutu BP PPSDM. Komitmen-komitmen negara, khususnya Indonesia dalam MEA adalah salah satu peluang memperbaiki kebijakan dan kelembagaan untuk meningkatkan mutu keperawatan di Indonesia. Untuk itu, sejak tahun 2015 PPNI tidak pernah absen mengikuti pertemuan AJCCN dengan biaya mandiri.

CAPACITY BUILDING

Hari ini, Sabtu (13/5/17) hingga Minggu (14/5/17) Dewan Pengurus PPNI menggelar kegiatan Capacity Building yang merupakan sarana edukasi melalui berbagai aktifitas yang dirancang menarik dan menyenangkan. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan program kerja bidang organisasi dan kaderisasi yang bertujuan untuk meningkatkan soliditas dalam rangka mendorong kinerja organisasi. Harif Fadhilah yang juga Ketua Umum PPNI dalam sambutannya menekankan pentingnya menumbuhkan dan mengimplementasikan nilai-nilai organisasi di semua level kepengurusan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Bogor Jawa Barat tersebut dihadiri oleh para ketua DPW PPNI se-Indonesia dan pengurus Pusat PPNI sebagai peserta. Hadir pemateri dalam sesi presentasi antara lain Ali Taher Parasong dan Nur Suhud. Dalam presentasi nya yang bertajuk Peneguhan Kepemimpinan pada Organisasi Profesi , Ali Taher yang juga ketua Komisi VIII DPR RI dan dari Fraksi PAN tersebut, menekankan pentingnya memperkuat organisasi profesi melalui menumbuhkembangkan gagasan dan idealisme, meningkatkan soliditas, menumbuhkan semangat kerja keras, dan menjadi bagian dari problem solver. Pembicara lainnya Nur Suhud, yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi adalah terletak pada keberadaan dan keberfungsian lembaga pendidikannya dan kesekretariata yang tangguh, yang mampu berfungsi dengan baik serta menjadi pusat data dan informasi yang valid. Selain itu, dalam diskusi mengemuka sumbang saran dari peserta yang memandang bahwa dalam rangka mewujudkan penguatan organisasi diperlukan pendidikan keorganisasi yang terstruktur dimulai dari level dasar, menengah, hingga level lanjut (RA).

PELATIHAN ADMIN SIMK ONLINE DAN VERIFIKATOR SKP PPNI JAWA BARAT

Dalam dua hari ke depan (20-21/05/2017) DPW PPNI JAWA BARAT menyelenggarakan Pelatihan Admin SIMK online dan Verifikator SKP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota. Wawan Hernawan yang juga Ketua DPW PPNI Jawa Barat mengatakan dalam sambutannya bahwa akan memberikan apresiasi kepada DPD se-Jawa Barat yang paling aktif memberikan sosialisasi kepada komisariat yang ada dibawahnya (RA).

Council of National Representative Meeting, 25-27 May 2017

Delagasi Indonesia diwakili oleh Ketua Umum DPP PPNI, Ketua Bidang Luar Negeri, Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi dan perwakilan wilayah Koordinator Wilayah Sulawesi. Perjalanan cukup melelahkan dengan perbedaan waktu antar Negara yang panjang 5-6 jam. Tak ada waktu adaptasi bagi jet lag yang dirasakan, tidak tidur 24 jam delegasi langsung mengikuti kegiatan sidang sehari penuh. Kegiatan dilakukan di Centre de Convencions Internacional de BarceloPembukaan dilakukan langsung oleh The President of ICN, Judith Samian dari Canadian Nurses Association. Tidak seperti di Indonesia, jika ada pejabat dari Negara maka pembukaan dilakukan oleh pejabat yang hadir. Padahal pada acara tersebut, hadir pula Ambassador William Swing the Director of IOM (International Organisation Of Migration) lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa yang mengurusi bidang migrasi, termasuk pengungsi. Setelah pembukaan, dilakukan penentuan anggota baru, apakah diterima atau tidak. Brasil melalui organisasinya bernama the Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) dan Peru Colegio de Enfermeros del Perú (CEP) diterima kembali sebagai anggota ICN melalui electronic voting. Voting oleh anggota dilakukan setelah dilakukan assessment oleh board members. Beberapa Negara yang keluar dari ICN belum bisa diterima kembali sebagai ICN oleh board members, sebanyak 5 negara mengajukan diri menjadi anggota namun masih dianggap belum memenuhi kriteria ICN. ICN benar benar memperhatikan eligibilitas Negara yang akan bergabung, bersyukur Indonesia telah diterima sebagai anggota pada tahun 2003. Berbagai catatan status, seperti partial payment atau extra ordinary bagi Indonesia mulai dihilangkan sejak tahun 2012 seiring dengan kemampuan finansial PPNI. Catatan ini diberikan manakala terdapat berbagai hambatan dalam pemenuhan pembayaran iuran keanggotaan ICN.

Sesi kedua adalah berbicara tentang Migrant, Refugees and Displaced Person (MRDPs) yang diawai dengan presentasi dari Ambassador William Swing. Walau Indonesia tidak termasuk dalam pemain utama mengatasi permasalah migrasi dan pengungsi, Indonesia salah satu negara yang disebut oleh Swing dengan adanya domestic migrant karena bencana. Dilanjutkaan dengan Tanya jawab dan presentasi dari 6 Negara yang memiliki kaitan dengan MRDPs, yaitu Yunani, Libanon, Kanada, Samoa dan Kongo. Banyak upaya yang dilakukan perawat untuk melakukan tindakan nyata dalam masalah kesehatan migrant. MRDPs menarik dan perlu untuk masuk dalam policy discussion and statement.

Pernyataan dan gambar menarik di sampaikan oleh presiden ICN, Judith Shamian, keperawatan tentan bubble phenomena ditingkat idividu, nasional, regional dan internatsional. Voice of nurses to be heard menjadi sangat relevan. Perawat sangat diperlukan tapi tak banyak orang yang mengenal dan tak dilihatkan dalam pengambilan keputusan penting. Pekerjaan PPNI yang tak kenal lelah mengenalkan organisasi dan pentingnya perawat harus dilanjutkan dan diikuti oleh semua lapisan. Di dalam lembaga lembaga PBB masih ada yang belum mengenal kiprah ICN dan perawat dalam mengatasi berbagai masalah dunia yang berakibat pada masalah kesehatan
na atau semacam Jakarta Convention Center atau sejenisnya.

Forum konsultasi regional, membahas berbagai aspek MRDPs, dari Negara-negara anggota. Sharing informasi dan pengalaman mengatasi migrasi dan pengungsi serta hambatan yang dialami perawat sangat hangat terjadi. Migrasi juga mencakup pengertian perpindahan perawat secara natural atau terpaksa. Perpindahan perawat secara natural keluar negeri akibat kebijakan politik dalam negera Philiphina terhadap perawat menyebabkan mulai dirasakan kekurangan perawat kompeten didalam negeri. Namun isyu panas seperti pengungsi Rohingnya yang sebagian masuk ke Indonesia hanya sedikit disinggung. Berbagai usulan dalam meningkatkan keterlibatan proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah dan lembaga dunia disampaikan NNAs (National Nurses Associations) . Salah satu yang menarik adalah dibukanya nursing officer post di WHO. Usulan selundupan yang tidak terkait topic, tetapi penting untuk disampaikan. Forum juga menyepakati draft policy paper yang disampaikan oleh tim penyusun.

Selanjutnya, policy paper menjadi kewajiban semua level organisasi untuk menjalankan berbagai arahan kebijakan agar bisa diimplementasikan. Bagi Indonesia inti penting sebagai pintu masuk untuk menyampaikan betapa pentingnya perawat dalam menangani pengungsi, terutama akibat bencana alam yang banyak terjadi di Indonesia. Policy paper akan diterjemahkan dan dikirimkan ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggunalan Bencana sebagai bahan advokasi dan pintu masuk pelibatan dan perhatian masalah keperawatan dalam tim bantuan kesehatan.

Hari ke 2
Pemilihan board member dari 7 wilayah area. Asia (wilayah 7) memiliki 3 seat dengan 5 kandidat. Beberapa wilayah tidak terdapat kompetensi karena kandidat sesuai dengan ketersediaan seat, sehingga tidak perlu voting. Saat ini Indonesia belum mengajukan diri sebagai board member, peluang kedepan terbuka lebar. Peluang akan lebih tinggi jika Indonesia dapat meningkatkan poin voting sampai tingkat tertinggi, poin ini diperoleh jika prosentase pembayaran iuran ICN lebih dari 50% anggota tercatat. Sebagai informasi, saat ini ICN menggunakan data Jumlah perawat dari WHO sebanyak 338.501 dengan Jumlah pembayaran iuran anggota PPNI hanya 8.996 (2,6%). Dengan jumlah seperti ini Indonesia hanya memiliki 1 poin dalam voting. Additional vote belum merupakan prioritas mempertimbangkan berbagai perkembangan organisasi di tanah air. Yang menarik, dari hari pertama untuk semua putusan di voting, voting dilakukan secara elektronik sehingga sangat cepat. Dukung mendukung pada kegiatan ini sangat menarik, namun kampanye hanya boleh dilakukan diluar ruang sidang, bahan kampanye tidak boleh masuk dalam arena sidang. Khusus saat voting anggota board members, yang boleh hadir dalam ruang sidang hanya ketua NNA saja. Voting selain itu, ketua NNA bisa didampingi oleh staf teknis dan pendamping dan observer.
Dalam hal perubahan anggaran dasar organisasi ICN, banyak hal yang bisa dipelajari. Salah satunya adalah proses pengambilan keputusan yang berjenjang. Ide perubahan dilakukan 2 tahun yang lalu dalam pertemuan CNR (country national representative), dilakukan kajian oleh tima ahli dan konsultasi secara tertulis kepada NNAs. Hasil akhir dari putusan dilakukan melalui voting. Pengarahan voting untuk menyangkut masalah hokum didampingi ahli hokum untuk mengarahkan pemahaman perwakilan NNAs. Dalam perubahan area wilayah perwakilan board members, bahkan prosesnya melalui kajian dan persiapan kewilayahan. Kajian meliputi keterwakilan, efektifitas dan efisiensi serta kemampuan organisasi termasuk finansial. Pemberlakukan putusan menyangkut perwakilan wilayah tidak serta merta dipakai pada saat putusan dibuat, tetapi satu periode kedepan. Jadi board member yang dipilih di 2017 tetap menggunakan perwakilan wilayah lama, tetapi pada periode masa bakti 2021 model perwakilan wilayah baru akan diimplementasikan.
Dalam forum ini dimanfaat juga sebagai arena pendekatan oleh Negara-negara yang memiliki kepentingan bersama. Indonesia melakukan pendekatan khusus kepada Uni Emirat Arab, China dan Singapure karena adanya kepentingan yang sedang digarap. Dari UEA memiliki kepentingan banyak karena potensi kebutuhan perawat dari Indonesia agar lebih diperhatikan. China kita memilih mengorek kemajuan China Nursing Association yang tumbuh pesat dalam waktu singkat dan dapat melakukan kebijakan internasional perawat dengan kebijakan Negara. Pemerintah China memberi dukungan sangat besar pada CNA sebagai salah satu focal point hubungan internasional pemerintah china. Dengan Singapure kita belajar bagaimana menumbuhkan tokoh perawat yang memiliki koneksi yang sangat kuat dengan berbagai pimpinan tinggi Negara. Indonesia tak hanya banyak belajar, namun juga banyak memberikan pelajaran bagi Negara-negara lain. Salah satunya adalah kekuatan gerakan PPNI dalam memperjuangkan berbagai kepentingan perawat di Indonesia melalui gerakan parlemen dan mobilisasi masa. Melalui kegiatan ini, PPNI juga dapat mengukur sebara jauh perkembangan keprofesian dari sisi regulasi, kebijakan pemerintah dan tatanan praktik operasional keperawatan.
Kita bersukur bahwa jika dibandingkan dengan banyak Negara dari berbagai regional terutama ASEAN, Pasifik barat PPNI dari sisi peran dan gerakan (voice ) lebih baik dan lebih menunjukkan Independensi dalam pengorganisasian dan perannya. Banyak perwakilan Negara yang hadir bukan dari NNA tetapi dari council atau board yang dibiayai oleh Negara, karena NNA dinegara tersebut masih belum berdaya.

Hari ke 3
Pengumuman hasil pemilihan prisiden ICN, terpiliha Annete Kennedy dari Irish Nursing and Midwifery Organization (INMO) tanpa kontestasi karena tidak ada kandidat lain. Selain hal tersebut, terpilih juga board members, dari 7 wilayah perwakilan. Berikut adalah anggota board masa bakti 2017 -2021:
1. Thembeka Gwagwa, South Africa representing Area 1
2. Fatima Al Rifai, the Emirates representing Area 2
3. Ioannis Leontiou, Cyprus representing Area 2
4. Karen Bjoro, Norway representing Area 3
5. Brigita Skela-Savic from Slovenia representing Area 3
6. Roswitha Koch, Switzerland representing Area 4
7. Maria Eulalia, Juvé Spain representing Area 4
8. Pamela Cipriano, the United States representing Area 5
9. Lisa Little, Canada representing Area 5
10. Erika Caballero, Chile representing Area 6
11. Lian-Hua Huang, Taiwan representing Area 7
12. Sung Rae Shin, Korea representing Area 7
13. Wu Ying, China representing Area 7

Yang menarik pada kegiatan hari ketiga selain hal diatas adalah diberikan waktu khusus bagi ketua organisasi mahasiswa keperawatan untuk tampil kedepan. Ketua Erupenan Nurses Student Association diberikan podium untuk menyampaikan pidato. Pidato tanpa teks sekitar 10 menit dihadapan perwakilan Negara Negara anggota ICN yang menyampaikan impian dan harapan kedepan tentang keperawatan berhasil memukau seluruh perwakilan. Standing applause dari seluruh perwakilan Negara yang hadir pada akhir pidato menunjukan penghargaan terhadap isi pidato dan eksistensi serta harapan terhadap lembaga kemahasiswaan perawat dan keberlangsungan perjuangan keperawatan diseluruh dunia.

Terahir adalah pembukaan secara resmi international of nursing congress (27 May- 1 June) di the Palacio San Jordi salah satu indoor sport terbesar di Spanyol yang banyak dipakai dalam kegiatan perlombaan atletik dan basket internasional. Sambutan meriah diberikan kepada delagasi Indonesia dalam parade pembukaan. Kebiasaan Indonesia memakai kostum daerah yang berbeda sehingga menarik, bukan hanya peserta lain namun juga juru kamera dan media. Setali dengan keberangkatan delegasi, demikian juga kepulangan delagasi, selesai kegiatan sidang delegasi dibagi dua, Ketua Umum dan Koordinator Wilayah mewakili delagasi mengikuti parade Negara anggota ICN dihadapan masyarakat Spanyol dan peserta Conference dan delegasi lain membawa koper ke bandara untuk mengejar pesawat yang akan membawa pulang ke Indonesia dimalam yang sama.